KABARUNGKAPTUNTAS.ID – Deru mesin alat berat yang sebelumnya mewarnai aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah wilayah Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kini tak lagi mendominasi pemandangan. Setelah terbitnya surat edaran Bupati Pohuwato tentang larangan penggunaan alat berat, aktivitas pertambangan di kawasan tersebut mulai memperlihatkan perubahan.
Kebijakan itu menyasar tiga desa, yakni Bulangita, Teratai, dan Botubilotahu, Kecamatan Marisa.
Di tengah kebijakan tersebut, pemandangan berbeda justru terlihat di lokasi tambang Desa Bulangita. Sejumlah pekerja kabilasa atau penambang rakyat skala kecil tampak kembali mengandalkan tenaga sendiri untuk mencari penghidupan melalui cara-cara tradisional.
Tanpa bantuan ekskavator maupun mesin pengeruk berskala besar, mereka bekerja menggunakan peralatan sederhana. Tanah dan bebatuan diangkut sedikit demi sedikit. Karung-karung berisi material dipanggul melewati jalur terjal, sementara peluh bercucuran di bawah terik matahari.
Bagi mereka, setiap material yang berhasil dikumpulkan memiliki arti tersendiri. Ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, dapur yang harus tetap mengepul, dan harapan mendapatkan rezeki dari pekerjaan yang sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik.
Pemandangan di Bulangita ini memperlihatkan sisi lain dari kebijakan penghentian penggunaan alat berat. Di satu sisi, pemerintah berupaya mengendalikan aktivitas pertambangan yang berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan. Namun, di sisi lain, masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kawasan tambang tetap dihadapkan pada persoalan ekonomi.
Antara Penertiban Tambang dan Nasib Pekerja Kecil
Larangan penggunaan alat berat di Desa Bulangita, Teratai, dan Botubilotahu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menertibkan aktivitas PETI.
Selama ini, penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan kerap dikaitkan dengan pembukaan lahan secara luas, pengerukan tanah dalam jumlah besar, hingga perubahan bentang alam yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Penghentian penggunaan alat berat di tiga desa tersebut diharapkan dapat menekan aktivitas pengerukan berskala besar sekaligus menjadi langkah awal pengendalian kegiatan pertambangan.
Namun, persoalan pertambangan tidak sesederhana menghentikan operasional mesin. Ada masyarakat yang selama ini menjadikan kawasan tambang sebagai salah satu sumber penghidupan.
Bagi pekerja kabilasa di lokasi tambang Bulangita, perubahan metode kerja berarti harus kembali mengandalkan tenaga fisik dengan beban pekerjaan yang lebih berat. Hasil yang diperoleh pun tidak selalu sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan.
Di antara tebing curam dan genangan air berwarna kecokelatan, aktivitas itu terus berlangsung. Karung-karung berisi material dipanggul melewati medan yang sulit. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan peralatan seadanya.
Kabilasa Bertahan di Tengah Ketidakpastian
Kehadiran para pekerja kabilasa di lokasi tambang Bulangita memperlihatkan realitas ekonomi masyarakat kecil yang kerap luput dari pembahasan mengenai kebijakan pertambangan.
Mereka bukan kelompok yang bekerja dengan dukungan mesin besar atau modal berskala besar. Sebagian mengandalkan tenaga sendiri, bekerja dalam kelompok kecil, dan menghadapi ketidakpastian pendapatan setiap harinya.
Meski dilakukan secara manual, aktivitas tersebut bukan berarti bebas dari risiko. Kondisi tebing yang curam, tanah labil, lubang galian, hingga genangan air tetap menyimpan potensi kecelakaan kerja.
Karena itu, perubahan metode kerja dari penggunaan alat berat menjadi aktivitas manual tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan di kawasan tambang. Aspek keselamatan pekerja, pengawasan aktivitas pertambangan, serta kepastian hukum tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Jangan Hanya Berhenti pada Larangan
Terbitnya surat edaran Bupati Pohuwato membutuhkan pengawasan yang konsisten. Larangan penggunaan alat berat di Desa Bulangita, Teratai, dan Botubilotahu harus diterapkan secara merata dan tanpa tebang pilih.
Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa penertiban tidak hanya berhenti pada penghentian operasional mesin. Harus ada langkah nyata untuk menjawab persoalan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan.
Pembinaan, edukasi keselamatan kerja, penataan pertambangan rakyat melalui jalur legal, hingga pengembangan alternatif mata pencaharian menjadi sejumlah hal yang patut dipertimbangkan.
Sebab, persoalan PETI bukan hanya berbicara tentang alat berat, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran aturan. Di dalamnya juga terdapat persoalan ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian.
Pada akhirnya, pemandangan para kabilasa yang kembali memanggul karung di tengah medan terjal di lokasi tambang Bulangita menjadi gambaran bahwa di balik setiap kebijakan penertiban, ada kehidupan masyarakat yang ikut terdampak.
Mesin boleh berhenti. Namun, kebutuhan hidup tidak pernah ikut berhenti.
Di situlah tantangan pemerintah daerah sesungguhnya: bagaimana menjaga lingkungan, menegakkan aturan, sekaligus memastikan masyarakat kecil tidak dibiarkan menghadapi ketidakpastian ekonomi seorang diri.
















