KABARUNGKAPTUNTAS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,27 triliun.
Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sempat menyentuh Rp1,9 triliun.
Gubernur Gorontalo mengatakan, pembagian tugas dalam penyampaian proyeksi keuangan daerah telah diatur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal itu disampaikan dalam konferensi pers, Minggu (13/9/2026).
“Pendapatan akan disampaikan Pak Kepala Bapenda, itu menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nanti selanjutnya Pak Kepala Badan Keuangan akan menyampaikan juga pendapatan yang berasal dari transfer ke daerah, kemudian belanja, kira-kira seperti itu,” ujar Gubernur Gorontalo saat membuka pemaparan TAPD.
Kepala BKAD Provinsi Gorontalo menjelaskan, proyeksi APBD 2027 sebesar Rp1,27 triliun tersebut berasal dari pendapatan daerah yang mengalami efisiensi serta transfer dana dari pemerintah pusat.
“Jadi untuk APBD 2027 ini kita proyeksikan pada angka Rp1,27 triliun. Kalau kita lihat tiga tahun terakhir sejak 2024 ini, memang APBD kita terus mengalami penurunan. Khusus 2027, kalau kita lihat dibanding 2026 yang Rp1,5 triliun, itu dari sisi pendapatan mengalami kontraksi sebesar 27 persen,” jelas Kepala BKAD Gorontalo.
Dari total proyeksi pendapatan sebesar Rp1,27 triliun tersebut, Pemprov Gorontalo mengalokasikan total belanja daerah sekitar Rp1,26 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai dialokasikan sekitar Rp649 miliar.
Selain belanja pegawai, Pemprov Gorontalo juga mengalokasikan dana transfer ke kabupaten/kota sebesar Rp152 miliar yang bersumber dari pajak bahan bakar dan pajak rokok. Sementara itu, belanja tak terduga (BTT) dialokasikan sebesar Rp5 miliar untuk penanganan bencana.
“Kurang lebih 10 persen, Rp152 miliar itu adalah dana transfer ke kabupaten/kota sesuai amanat, untuk perbaikan infrastruktur termasuk di dalamnya penanganan kesehatan,” tambah Kepala BKAD.
Meski kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan, Pemprov Gorontalo berkomitmen memperkuat kolaborasi dan efisiensi anggaran agar program-program prioritas tetap berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
